Ambon Metro Reportase,com– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku menggelar malam perenungan 30 tahun peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (KUDATULI) di Lapangan Pattimura Park, Kota Ambon, Senin (27/7/2026) malam.
Acara berlangsung khidmat dan dihadiri ribuan kader, simpatisan, jajaran fungsionaris DPD, DPC, PAC, Ranting hingga Anak Ranting, Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, serta para senior dan sesepuh partai. Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena turut hadir.
Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku sekaligus Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun dalam pidato politiknya menegaskan, KUDATULI bukan sekadar sejarah kelam, melainkan fondasi kokoh lahirnya reformasi dan demokrasi di Indonesia.
“KUDATULI mengajarkan kita tentang keteguhan sikap, keberanian membela keadilan, dan kesetiaan pada kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri. Semangat dan kehendak rakyat tidak akan pernah bisa dibungkam oleh kekuasaan,” tegas Benhur di hadapan kader dan simpatisan.
Bagi Benhur, tragedi 27 Juli 1996 merupakan luka seluruh rakyat Indonesia karena menjadi simbol pembungkaman terhadap demokrasi.
“Hari ini kita berada dalam satu suasana kebatinan. Peristiwa kelam itu sungguh menyakiti bangsa kita. Kudatuli bukan luka PDI atau PDI Perjuangan, tetapi luka bangsa,” ujarnya.
Ia menilai peristiwa tersebut merupakan bentuk pembredelan terhadap demokrasi, ketika kebebasan rakyat diamputasi dan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat berusaha dirampas.
Namun menurutnya, mengenang Kudatuli bukan untuk larut dalam masa lalu. Peristiwa itu harus menjadi pengingat bahwa tidak boleh lagi ada pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi di NKRI.
“Di NKRI tidak boleh ada lagi pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Tidak boleh ada batasan terhadap kebebasan berekspresi,” tegasnya.
Benhur juga mengutip pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, bahwa partainya akan selalu mengambil posisi sebagai penyeimbang kekuasaan.
“Jika itu untuk kepentingan rakyat, maka partai akan berdiri di depan mendukung. Namun apabila bertentangan dengan kepentingan rakyat, PDI Perjuangan akan tampil melawan,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengatakan Kudatuli memberikan pelajaran berharga bagi perjalanan demokrasi Indonesia.
“Dalam demokrasi tidak boleh ada kekerasan, dalam demokrasi tidak boleh ada pembungkaman terhadap sesuatu,” ujarnya. Ia menegaskan Pemkot Ambon berkomitmen mengawal demokrasi sesuai konstitusi dan hadir sebagai pengayom bagi seluruh partai politik.
Peringatan ditutup dengan pembacaan puisi kebangsaan, pertunjukan teatrikal yang mengisahkan detik-detik penyerangan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro No.58 Jakarta, serta doa bersama untuk para pejuang demokrasi yang gugur.
Latar Belakang KUDATULI
KUDATULI merupakan peristiwa penyerangan dan kerusuhan politik berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI. Peristiwa itu bermula dari konflik internal PDI antara kubu Megawati Soekarnoputri dengan kubu tandingan hasil Muktamar Medan yang dipimpin Soerjadi dan didukung pemerintah Orde Baru.
Berdasarkan catatan Komnas HAM, insiden tersebut menyebabkan korban jiwa, puluhan luka-luka, serta sejumlah orang hilang. Tragedi ini dikenang sebagai catatan kelam Orde Baru dan menjadi pemicu gelombang perlawanan yang mengantarkan Indonesia ke era Reformasi.
Ongen
MetroReportase.com