AMBON, Metro Reportase.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Rahawarin, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku segera menindaklanjuti berbagai persoalan infrastruktur dan pelayanan publik yang ditemukan dalam agenda reses masa persidangan ketiga di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.
Desakan tersebut disampaikan Fauzan saat diwawancarai di Gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Rabu (16/9/2026). Menurutnya, aspirasi yang disampaikan masyarakat di Kepulauan Kei tidak boleh berhenti sebagai laporan hasil reses, tetapi harus menjadi dasar intervensi pemerintah melalui kebijakan dan penganggaran.
Di Maluku Tenggara, sejumlah persoalan infrastruktur menjadi sorotan. Salah satunya kondisi ruas jalan penghubung Tethoat-Maduat menuju Desa Ohera.
Fauzan menyebut masih terdapat sekitar satu kilometer ruas jalan yang belum di-hotmix. Kondisi jalan yang masih menggunakan lapisan tanah putih tersebut menyebabkan debu beterbangan dan mengganggu aktivitas serta lingkungan permukiman warga.
Persoalan tersebut, kata dia, bahkan telah dikonfirmasikan langsung kepada Bupati Maluku Tenggara.
Selain jalan, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait belum rampungnya pembangunan Jembatan Rumadian. Padahal, jembatan tersebut dinilai memiliki fungsi penting bagi konektivitas dan mobilitas masyarakat antarkawasan.
Jalan Desa Ewu dan Dermaga Debut Jadi Sorotan
Fauzan juga menyoroti kondisi jalan di Desa Ewu. Desa tersebut memiliki peran penting karena menjadi salah satu sumber distribusi air bersih bagi wilayah perkotaan di Pulau Kei Kecil.
Namun, akses jalan di desa tersebut masih dikeluhkan masyarakat karena kondisinya belum tertangani secara maksimal.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kondisi dermaga di Desa Debut. Desa Debut disebut menjadi salah satu pintu masuk dalam agenda pariwisata bertaraf internasional, termasuk gelaran Sail Wonderful.
Menurut Fauzan, kondisi dermaga saat ini belum cukup representatif untuk mendukung kedatangan kapal pesiar maupun wisatawan mancanegara.
Ia meminta pemerintah segera melakukan pembenahan agar potensi pariwisata di Maluku Tenggara dapat didukung dengan infrastruktur yang memadai.
Kota Tual: Puskesmas Tanpa Rumah Dinas Perawat
Sementara di Kota Tual, persoalan pelayanan dasar juga menjadi bagian dari aspirasi masyarakat yang ditemui Fauzan.
Salah satunya berada di Desa Dulah Laut. Puskesmas di wilayah tersebut disebut belum memiliki rumah dinas bagi tenaga perawat.
Kondisi itu membuat tenaga medis harus melakukan perjalanan menyeberangi laut dari Pulau Dulah menuju Dulah Laut untuk menjalankan tugas pelayanan kesehatan.
Fauzan menilai keberadaan rumah dinas menjadi kebutuhan penting agar tenaga kesehatan dapat tinggal di lokasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal, termasuk mendukung pelayanan selama 24 jam.
Selain fasilitas kesehatan, masyarakat juga menyampaikan persoalan jalan lingkungan yang belum terselesaikan.
Persoalan lainnya menyangkut fasilitas pendidikan. Fauzan menyebut masih terdapat sejumlah SMA yang belum memiliki pagar sekolah yang memadai.
Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan lingkungan belajar, tetapi juga membuat hewan ternak dapat masuk ke area sekolah. Di sisi lain, keberadaan pagar dinilai penting untuk membantu menjaga aset dan fasilitas sekolah.
Fauzan: Aspirasi Sudah Diserap, Kini Menunggu Eksekusi
Fauzan menegaskan, pelaksanaan reses merupakan bagian dari tugas anggota DPRD untuk turun langsung mendengar dan menyerap kebutuhan masyarakat.
Karena itu, setelah seluruh aspirasi dihimpun, ia berharap Pemprov Maluku tidak menjadikan hasil reses sekadar dokumen administratif.
«“Kami sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi tentu melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi. Setelah ini, kami sangat berharap dokumen aspirasi ini tidak sekadar jadi catatan, melainkan diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.”»
Menurut Fauzan, tindak lanjut terhadap berbagai persoalan tersebut sangat bergantung pada komitmen pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran daerah.
“Semua tergantung komitmen eksekutif dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang mengeksekusi anggaran agar apa yang diharapkan masyarakat bisa berjalan,” tegasnya.
Hasil reses tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menentukan program prioritas, terutama menyangkut konektivitas antarwilayah, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata di Kepulauan Kei.
ONGEN METRO