Ambon Metro Reportage,com – Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kota Ambon.
Penyerahan berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Paripurna DPRD, Jalan Rijali, Rabu (29/7/2026).
Agenda paripurna sekaligus mencakup pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka dalam Program Pembentukan Perda Kota Ambon Tahun 2026. Hadir Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta, unsur Forkopimda, serta seluruh pimpinan dan anggota DPRD.
Dalam sambutannya, Bodewin menjelaskan dokumen KUA-PPAS merupakan wujud rencana kerja pemerintah daerah yang disusun berdasarkan kinerja terukur, mencakup sumber pendapatan, alokasi belanja, serta asumsi makro ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.
Tantangan Ekonomi dan Target Makro 2027
Pemerintah memproyeksikan tahun 2027 akan menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat. Namun pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,61 persen pada kuartal I 2026, didukung konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja negara.
Untuk Kota Ambon, proyeksi makro 2027 yakni pertumbuhan ekonomi 5,23 persen, investasi 4,23 persen, kemiskinan 4,34 persen, dan pengangguran 11,37 persen.
Tantangan ini akan dijawab dengan mengandalkan konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, serta penguatan pariwisata dan UMKM sebagai penggerak utama.
Tahun 2027 juga merupakan tahun ketiga RPJMD 2025–2030 yang fokus pada akselerasi transformasi digital, ekonomi kreatif, dan peningkatan daya saing. Tercatat ada 617 program kerja yang menjadi acuan penyusunan anggaran.
Rincian Anggaran 2027: Tekan Belanja, Genjot PAD
Secara rinci, rancangan anggaran disusun dengan asumsi kehati-hatian:
- Total Pendapatan Daerah: Rp1.134.493.997.477 atau naik 0,73% dibanding target APBD 2026.
- PAD: Rp247.556.496.000. Bodewin menegaskan kunci keleluasaan fiskal ada pada peningkatan PAD yang saat ini baru 21%. Seluruh OPD diminta berinovasi.
- Dana Transfer: Rp886.937.470.399, disusun mengacu aturan pusat sambil menunggu penetapan definitif.
- Total Belanja Daerah: Rp1.078.743.997.477 atau turun 16,64% dari tahun sebelumnya, mencakup belanja operasi, belanja pegawai, dan transfer ke desa.
- Pembiayaan Daerah: Defisit Rp55.750.000.000 yang akan ditutup melalui SILPA dan penerimaan pembiayaan lainnya.
Target kinerja utama 2027:
Pertumbuhan ekonomi 5,7%, tingkat kemiskinan 4,9%, inflasi 1,5–3,5%, dan tingkat pengangguran ditekan melalui pembukaan ruang investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Siap Berdiskusi Demi Kepentingan Bersama
Bodewin menyatakan dokumen ini akan menjadi bahan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah dan DPRD hingga mencapai kesepakatan.
Terkait pengajuan kumulatif perda, ia berharap perda yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
“Kami haturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD, serta seluruh elemen masyarakat yang terus bersinergi. Semoga pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik demi kemajuan Kota Ambon yang kita cintai,” pungkasnya.
MR