Ambon Metro Reportase,com
DPRD Provinsi Maluku mempertemukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku, PT PLN, dan PT Telkomsel dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Maluku, untuk membahas kebutuhan listrik pada sejumlah titik jaringan telekomunikasi di daerah itu,Saelasa 22 September 2026.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat bersama Komisi I DPRD Maluku yang digelar pada 17 September 2026. Pertemuan lanjutan ini diarahkan untuk mencari solusi terhadap sejumlah kendala yang menghambat pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi, khususnya tower yang membutuhkan dukungan jaringan listrik.
Pimpinan rapat Benhur G Watubun menjelaskan, koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, PLN, dan Telkomsel diperlukan agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat berjalan seiring dengan ketersediaan listrik.
“Intinya yang kami peroleh data bahwa di Provinsi Maluku ini ada 679 tower yang tersebar. Dalam catatan Komisi I dan Komisi II, termasuk informasi dari pemerintah desa, ada tower yang terbengkalai dan kalau tidak terbengkalai, kurang bermanfaat,” demikian disampaikan dalam rapat.
DPRD Maluku mendorong agar keberadaan ratusan tower tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperluas akses jaringan komunikasi dan internet bagi masyarakat di berbagai wilayah Maluku.
Selain itu, DPRD juga mendorong adanya koordinasi dengan pemerintah pusat terkait status dan pemanfaatan tower yang dibangun melalui program pemerintah.
Menurut DPRD, apabila infrastruktur tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah, keberadaannya tidak hanya mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi daerah melalui skema pemanfaatan yang sesuai dengan ketentuan.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan apresiasi kepada Telkomsel yang telah membantu pengembangan jaringan telekomunikasi di Maluku.
Disebutkan, terdapat 10 tower tambahan yang telah dipersiapkan Telkomsel dan lima tower lainnya yang sedang dipersiapkan untuk diadopsikan. Namun, persoalan ketersediaan listrik masih menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan pembangunan jaringan tersebut.
“Pembangunan jaringan untuk mendukung internet harus diintegrasikan dengan kepentingan kelistrikan. Tower tidak saja dibangun, tetapi harus dipenuhi dengan listrik supaya pemanfaatannya dapat berjalan baik untuk kepentingan masyarakat di Maluku,” disampaikan dalam rapat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku dalam pemaparannya kembali menjelaskan kondisi infrastruktur telekomunikasi di Maluku.
Ia menyebut, infrastruktur jaringan komunikasi di Maluku dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, termasuk jaringan yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah.
Untuk jaringan yang berada di lingkungan pemerintah daerah, disebutkan terdapat empat tower yang dibangun oleh Pemprov Maluku.
Rapat gabungan tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi untuk menyatukan langkah antara pemerintah daerah, DPRD, PLN, dan Telkomsel dalam mengatasi persoalan listrik maupun infrastruktur telekomunikasi.
Dengan koordinasi tersebut, DPRD Maluku mendorong agar pembangunan jaringan internet tidak berhenti pada pembangunan tower, tetapi benar-benar dapat berfungsi dan memberikan akses komunikasi yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah kepulauan Maluku.
MR