Ambon Metro Reportase.Com– Gerakan Mahasiswa Maluku Barat Daya (GEMA MBD) Ambon mendatangi Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (29/10/2026), untuk mempertanyakan mekanisme perekrutan tenaga kerja dalam proyek pengembangan LNG Abadi Blok Masela.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Maluku tersebut, GEMA MBD menyampaikan aspirasi terkait pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat Maluku Barat Daya (MBD) dalam proyek strategis nasional itu.
GEMA MBD menilai masyarakat MBD perlu memperoleh kesempatan kerja yang proporsional. Mereka juga mempertanyakan dugaan dominasi tenaga kerja asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dibandingkan masyarakat MBD dalam proses perekrutan.
Sejumlah hal menjadi perhatian GEMA MBD, mulai dari kategori tenaga kerja lokal, jumlah kebutuhan pekerja, persyaratan dan kualifikasi, hingga akses masyarakat MBD terhadap informasi dan proses perekrutan.
“Kami ingin ada kejelasan mengenai mekanisme perekrutan tenaga kerja. Jangan sampai masyarakat MBD hanya menjadi penonton di tengah proyek yang berada di kawasan Maluku,” demikian aspirasi yang disampaikan perwakilan GEMA MBD.
Aspirasi tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Maluku, Fauzan Rahawarin, bersama sejumlah unsur pimpinan DPRD serta anggota Komisi II dan Komisi IV DPRD Maluku.
Dalam pertemuan itu, Fauzan menegaskan bahwa pengembangan Blok Masela tidak boleh semata-mata dipandang sebagai proyek strategis nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Maluku, khususnya daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan proyek tersebut.
Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya sama-sama memiliki kepentingan untuk memperoleh manfaat dari keberadaan proyek LNG Abadi Blok Masela.
“Blok Masela tidak hanya merupakan proyek strategis nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah yang berkaitan langsung dengan pengembangan proyek, termasuk KKT dan MBD,” kata Fauzan.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Maluku memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan proyek, mulai dari tahap awal pembangunan hingga memasuki masa operasional.
“Kita harus mengawasi seluruh tahapan proyek ini, bukan hanya pada tahap awal, tetapi sampai operasionalnya berjalan,” ujarnya.
DPRD SIAP PANGGIL INPEX DAN PIHAK TERKAIT
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Fauzan menyatakan DPRD Maluku akan mendorong pelaksanaan rapat gabungan Komisi II dan Komisi IV.
Rapat tersebut direncanakan melibatkan pihak Inpex, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Dinas Tenaga Kerja, vendor atau penyedia jasa perekrutan tenaga kerja, serta perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Menurut Fauzan, rapat gabungan tersebut penting untuk memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai kebutuhan tenaga kerja, kualifikasi yang dibutuhkan, serta mekanisme perekrutan yang diterapkan dalam pengembangan LNG Abadi Blok Masela.
Ia juga mengungkapkan bahwa Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, sebelumnya telah menyurati pihak Inpex untuk meminta informasi mengenai jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proyek tersebut.
Namun, hingga pertemuan berlangsung, informasi yang diminta disebut belum diterima Pemerintah Provinsi Maluku.
Karena itu, DPRD Maluku berencana meminta penjelasan langsung dari pihak-pihak terkait agar persoalan rekrutmen tenaga kerja dapat dibahas secara terbuka dan tidak menimbulkan kesenjangan kesempatan kerja antardaerah.
DPRD Maluku juga mendorong agar masyarakat lokal, khususnya dari wilayah yang memiliki keterkaitan langsung dengan proyek Blok Masela, memperoleh kesempatan kerja secara adil dan transparan, dengan tetap memperhatikan kompetensi serta kebutuhan tenaga kerja.
Aspirasi GEMA MBD tersebut menjadi pengingat bahwa keberadaan proyek strategis nasional di Maluku harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah, bukan hanya dari sisi investasi, tetapi juga melalui kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, dan pemberdayaan sumber daya manusia lokal.
MR