Kota Ambon, – Metro Reportase,- Komisi II DPRD Provinsi Maluku telah menggelar rapat bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, Kepala Dinas Perindag Maluku, Kepala Dinas ESDM Maluku, Kepala Dinas Perhubungan Maluku, dan Pimpinan Pertamina Maluku-Papua, dalam rangka penyampaian aspirasi ke BPH Migas terkait penambahan kuota BBM Provinsi Maluku.
Dalam rapat yang digelar pada Rabu (06/04/2022) ini, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Fraksi PKS, Turaya Samal meminta PT. Pertamina (Persero) Region Maluku-Papua dan OPD terkait, segera melengkapi data dan kuota BBM untuk Maluku.
“Terkait persiapan data, disampaikan tadi oleh semua OPD bahkan juga Pertamina belum komplit Datanya.
Harusnya data itu disiapkan secara komplit, sebab persoalan data ini dampaknya sangat luar biasa,” ungkap Turaya.
Dikatakan, akibat dari data yang tidak komplet, maka jaga heran jika permintaan yang di tujukan ke pusat itu tidak dipenuhi.
“Wajar saja permintaan kita ke pusat itu tidak di penuhi. LIN tidak ok, Ambon New Port juga tidak ok. Ini berdasarkan data dan informasi yang kita sampaikan ke pusat tidak valid dan kuat, serta tidak menggigit.
Ia melanjutkan, jika ingin permintaan ke pusat di kabulkan, maka seharusnya tidak membawa sesuatu yang terkesan hanya main-main.
“Yang kita inginkan disini, kalau memang butuh kita tegakkan, bawa itu yang tidak main-main begitu. Untuk OPD yang tidak ada kepanjangan tangan dari Kabupaten/Kota, surati ke pimpinan daerah atau Bupatinya. Kalau tidak nanti kita bilang tidak usah jadi Bupati lagi tahun berikut jika tidak siap melayani masyarakat,”
Sementara itu, untuk Pertamina Turaya minta penjelasan terkait kebutuhan Gas di Maluku itu berapa banyak data Masyarakat.
Kemudian, kuota yang disiapkan untuk Maluku itu berapa banyak. Karena menurutnya, jika tidak di data secara komplet maka akan berdampak dengan kebutuhan BBM yang lainnya.”Bisa saja Gas naik lalu minyak tanah diturunkan karena memang kita pengen, masyarakat membutuhkan gas. Itu yang kita butuhkan,” tandasnya.
Ongen.Metro Reportase
