Ambon Metro Reportase-com — Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Saoda Tethool, menyatakan keprihatinannya atas ketidaksesuaian data tenaga honorer di Maluku yang belum masuk dalam database resmi pemerintah.
Hal ini disampaikan usai pertemuan bersama Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Kantor DPRD Maluku, Jumat (8/8/2025).
Menurut Saoda, BKD sebelumnya melaporkan hanya terdapat 848 tenaga honorer yang belum terdata. Namun, Dinas Pendidikan mengungkapkan angka lebih besar, yakni 1.163 guru honorer.
“BKD mengklaim 848 itu sudah mencakup semua tenaga honorer. Tapi faktanya masih ada 1.163 guru honorer yang belum masuk data, bahkan belum terprioritaskan dalam kategori III dan IV,” ujar Saoda.
Komisi IV berkomitmen memperjuangkan penyelesaian persoalan ini secara menyeluruh, mencakup guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai honorer di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Maluku.
Saoda menegaskan, pihaknya akan membawa masalah ini ke Kementerian PAN-RB, Komisi X DPR RI, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan agar kuota formasi honorer sesuai kebutuhan riil daerah.
Ia juga menyoroti alokasi formasi dari pemerintah pusat yang kerap tidak mencerminkan kondisi lapangan, sehingga banyak formasi tidak terisi. Karena itu, BKD dan bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala) diminta segera menyusun Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk semua OPD.
“Kalau mau diperjuangkan ke pusat, harus jelas dulu kebutuhan daerah. Jangan hanya pendidikan dan kesehatan yang diperhatikan, sementara OPD lain tertinggal,” tutupnya.
OngenLeano