.
AMBON MALUKU METRO REPORTASE,COM-16/10/2025.Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan dana transfer ke daerah yang dinilainya berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Menurut Watubun, kebijakan tersebut membuat banyak daerah mengalami kesulitan dalam menggerakkan program prioritas sesuai visi dan misi kepala daerah.
“Kalau dana transfer dipotong, otomatis kreativitas kepala daerah dan jajaran di bawahnya untuk mengagendakan program pembangunan menjadi terganggu. Banyak daerah akhirnya setengah mati menjalankan kegiatan,” ujarnya.
Ia menilai, semangat reformasi dan otonomi daerah seharusnya menjadi dasar agar daerah memiliki ruang berkreasi dan berinovasi dalam mengelola pembangunan.
“Kita berharap negara benar-benar berpihak pada daerah. Semangat otonomi daerah itu memberi ruang agar daerah bisa berkreasi dengan baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Watubun menjelaskan bahwa sebagian besar dana yang sebelumnya menjadi transfer daerah kini dialihkan untuk pembiayaan pusat, termasuk pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
“Bayangkan, pengangkatan P3K baik definitif maupun paruh waktu diambil dari DAU, padahal itu tidak diperuntukkan untuk itu. Akibatnya, dana untuk kreativitas daerah semakin berkurang,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam sejumlah rapat antara pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan, para gubernur telah menyampaikan keberatan agar tidak ada lagi pemotongan dana transfer daerah, karena hal itu mengancam semangat desentralisasi.
Watubun berharap Wakil Presiden RI yang akan berkunjung ke Maluku dapat mendengarkan langsung aspirasi dari daerah.
“Kami berharap Bapak Wakil Presiden nanti bisa mendengar langsung keluhan ini. Karena kalau dana daerah terus dialihkan ke kementerian dan lembaga, maka semangat otonomi daerah kita perlahan hilang,” tandasnya.
OngenLeano