foto ist
Ambon Maluku,- Metro Reportase,- Rapat paripurna, dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhdap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2022, yang berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Provinsi Maluku, Rabu (15/12/2021).
Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku dalam pendapat fraksinya yang dibacakan Eddyson Sarimanella berharap, dalam APBD tahun anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Maluku bisa meningkatkan pembangunan yang efektif dan efisien, serta berkesinambungan yang berasaskan keadilan di 11 kabupaten/kota di Maluku.
“Dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada anggaran di APBD 2022 hendaknya dilakukan secara efisien, efektif, tidak bersifat rutinitas, dan harus bersifat inovatif, tidak monoton, namun tetap antisipatif, responsif, serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemi Covid-19 yang sedang melanda,” kata Sarimanella.
Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut dia, untuk terus melakukan pendataan, dan renovasi bangunan sekolah yang sudah semestinya dilakukan perbaikan, dan penambahan sarana dan prasarana pembelajaran bagi siswa terutama pada daerah 3T di Provinsi Maluku.
“Guna mengoptimalisasi pelayanan kesehatan, maka kami Fraksi Partai Hanura meminta Pemprov Maluku mengembalikan empat orang dokter spesialis yang dipindahkan ke RSUD dr. Umarella di Tulehu, dan dikembalikan ke RSUD dr. M Haulussy Ambon,” pinta dia.
Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa, Mumin Refra saat membacakan pendapat akhir fraksi mengatakan, kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku adalah sesuatu hal yang urgent, serta dalam pemulihan ekonomi dan kemiskinan, maka Fraksi Pembangunan Bangsa meminta keberpihakan anggaran di tahun-tahun mendatang, harus berorientasi pada upaya penurunan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Kami meminta Dinas Kesehatan, untuk lebih memperhatikan fasilitas pelayanan kesehatan di sejumlah rumah sakit di Maluku, dan pengelolaannya harus dilakukan secara proporsional, agar sistem pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan baik, tepat waktu dan benar,” pungkas Refra.
Fraksi Pembangunan Bangsa juga mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dengan tetap memperhatikan pembanguan infrastruktur, dan suprastruktur pendidikan di 11 kabupaten/kota.
Ditempat yang sama, Fraksi PKS dalam pendapat akhir fraksinya yang dibacakan Rostina mengaku, tahun 2022 merupakan kunci mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang, karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
“Pemerintah Provinsi Maluku dalam RKPD tahun 2022 mengusung tema besar yakni “Mempercepat Pemulihan Ekonomi, dan Kesehatan serta Peningkatan Kualitas SDM”. Atas dasar tema itu, maka kebijakan pembangunan tahun 2022 harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi, melalui peningkatan ekonomi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah,” imbuh dia.
Sedangkan Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Gadis Siti Nadia Umasugi saat membaca pendapat akhir fraksinya menyatakan, secara umum kasus pandemi Covid-19 yang masih melanda negeri ini, sehingga anggaran belanja daerah masih mengalami tekanan, dan menjadi penyebab bagi pemerintah pusat untuk mengurangi dana transfer ke daerah.
“Bagi Maluku, tahun anggaran 2022 tidak terlepas dari situasi tersebut, sehingga kapasitas fiskal daerah yang masih sangat terbatas, dan tetap akan menghadapi tekanan,” kata Umasugi.
Hal ini, lanjut dia, dikarenakan anggaran transfer ke daerah terus mengalami penurunan, yang menyebabkan pendapatan daerah terkoreksi secara signifikan, yakni dari Rp 3,308 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp 2,869 triliun di tahun 2022, atau mengalami penurunan sebanyak Rp 438,49 miliar.
“Atau sebesar 13,25 persen. Kami Fraksi Partai Golkar dengan ini menyampaikan beberapa poin kritis konstruktif terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2022,” beber Umasugi.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat dalam pendapat akhir fraksinya dibacakan Bendahara Fraksi, Elviana Pattiasina menegaskan, kepercayaan diri pemerintah daerah dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dikisaran angka 5,43-6,03 terlampau confidence.
“Fraksi Partai Demokrat menggugat kondisi ini dengan asumsi, bahwa kita mengawali tahun 2022 dengan posisi APBD kita dalam kondisi defisit diatas Rp 100 miliar. Porsi APBD kita didominasi oleh 9 dari 36 SKPD menguasai hampir 80 persen total APBD kita di tahun 2022, sehingga Fraksi Partai Demokrat sangat pesimistis asumsi pertumbuhan yang diprediksikan oleh pemerintah daerah bisa terwujud,” tegas dia.
Menurutnya, tingkat kemiskinan di Maluku hanya menurun 1 digit (17,05 menjadi 16,52). Yang berarti, bahwa intervensi RAPBD 2022 belum pro terhadap pengentasan kemiskinan di Maluku di tahun 2022.
Sedangkan Fraksi Partai Gerindra dalam pendapat akhir fraksinya yang dibacakan Sekretaris Fraksi, Saudah Tuanakotta Tethool mengapresiasi langkah Pemprov Maluku yang telah mengakomodir pemintaan pihaknya, untuk merehabilitasi asrama mahasiswa Maluku di Makassar, dan rehabilitasi seluruh bangunan PAnti Jompo Ina Kaka, di Negeri Passo yang telah ditampung dalam APBD 2022.
“Kami juga mengapresiasi pemprov Maluku yang telah menambah anggaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, yang digunakan untuk program sekolah penggerak, dan untuk menaikkan upah guru kontrak dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta, sekalipun kenaikan tersebut belum memenuhi standar UMP kita,” kata dia,
Dilain sisi, Fraksi Perindo Amanat Berkarya (F-PAB) lewat perwakilannya Julia Haumahu meminta Gubernur Maluku Murad Ismail untuk mengembalikan beberapa dokter ahli pada RSUD Haulussy yang dipindahkan ke RSUD Umarella.
“Karena dapat menurunkan status RSUD Haulussy. Selain itu, RSUD Haulussy merupakan tempat praktek anak-anak kita yang kuliah di Fakultas Kedokteran Unpatti Ambon, dimana dokter-dokter tersebut adalah, para pembimbing mereka. Dan bukan itu saja, RSUD Umarella Tulehu juga tidak tersedia alat-alat kesehatan yang berhubungan dengan keahlian meraka,” kata dia.
Memperhatikan kondisi alam saat ini, yakni ombak laut serta curah hujan, sehingga menyebabkan kerusakan pada beberapa talud pantai dan sungai dibeberapa tempat, untuk dapat tertangani sehingga dampak yang lebih besar dapat diminimalisir.
Sementara itu, Fraksi PDIP dalam pandangan fraksinya menyatakan, indikator kemiskinan, tentunya sangat merugikan Maluku dalam mengukur angka kemiskinan, karena tidak memperhitungkan aspek kearifan lokal dan angan lokal. Padahal, pemerintah telah mendorong konsumsi pangan lokal, sebagai alternatif yang dikonsumsi selain nasi.
“Tekanan pandemi Covid-19 masih menghantui seluruh kebijakan diberbagai sektor. Oleh sebab itu kedepan, seluruh kebijakan pemerintah daerah diarahkan untuk program dan kegiatan yang menurunkan angka kemiskinan. Apalagi, beberapa wilayah teridentifikasi memiliki corak kemiskinan ekstrem, sehingga membutuhkan perhatian yang secara tegas menjembatani ketimpangan, serta memberikan solusi, untuk menurunkan level angka kemiskinan,” kata juru bicara Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku, Arny Soulisa.
Menurutnya, dibutuhkan kebijakan sinergi kualitatif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, untuk duduk satu meja dengan DPRD provinsi dan kabupaten/kota seluruh Maluku, dalam forum rapat koordinasi terpadu, untuk mencari solusi duduk 1 meja merumuskan langkah penyelesaian urusan kemiskinan.
(*/ Ongen)
