AMBON, metro reportase,com- Komiis III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat dengar pandapat (RDP) bersama mitra terkait guna membahas bencana alam yang terjadi dibeberapa daerah di Maluku akibat cuaca ekstrim yang membuat akses jalan dibeberapa titik terputus, sehingga hal itu berdampak pada kebutuhan masyarkat harga bahan pokok naik.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Maluku Ricahrd Rahakbauw, berlangsung di lantai 2 ruang paripurna DPRD Maluku  Karang panjang (Karpan) Ambon, Selasa (18/7/2023).

Turut hadir mitra terkait, Dinas PUPR Provinsi Maluku, dinas PKP Provinsi Maluku, Balai Jalan dan Jembatan, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku dan Bandan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku.

Dalam rapat tersebut, Komisi III DPRD Maluku, meminta pihak mitra-mitra terkait untuk bersama-sama turun langsung meninjau beberapa akses jalan yang terputus akibat bencana alam yang menimpah daerah itu.

Demikian hal itu disampaikan, Anggota Komisi III DPRD Maluku Fauzan Alkatiri mengatakan, tadi hasil rapat kita dengan Mitra untuk menyikapi bencana yang belakangan ini terjadi.

“Minggu kemarin kita sudah turun langsung ke beberapa titik bencana di pulai Buru, oleh karena ini kita segera memanggil mitra untuk menindaklanjuti,” ujar Alkatiri, kepada wartawan usai melakukan rapat bersama mitra.

Dikatakan, Memang cuaca belakangan ini agak ekatrim, walaupun tadi rapat dengar pemdapat saya sampaikan ini bukan pertama kali terjadi di Maluku, atau ini bukan juga yang terekstrim yang pernah terjadi di Maluku, 2028-2010 itu setuasi bibit air dia sudah jau lebih banyak daripada setuasi yang sekarang.

Nah kalau kemudian perencanaan pembangunan itu yang pertama dia tidak matang kemudian itu tidak terkoordinasi antara sektor antara Balai Sungai dan Balai Jalan, maka setuasi alam dampak dari ekatrim yang setuasi alam itu dia tidak bisa terkendali.

“Sebut saja di Waikawanua salah satu contoh, nah itu pembangunan jembatan yang saat ini ditangani oleh Balai Jalan, lalu Cekdam yang dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) itu tidak terkoordinir, jaraknya cukup jauh sehingga dampak dari penderian Cekdam ke setuasi jembatan itu tidak bisa berdampak yang sesnifikan sehingga bibit air itu tidak bisa terkendali,” jelas politisi PKS dapil SBT ini.

Menurutnya,  Bagaimanapun terjadi setuasi lapangan maka akan menimbulkan dampak yang sesnifikan, begitupun yang terjadi di Waeapo. Makanya kita tekankan kepada mitar-mitra untuk rapat sementara tadi itu bahwa yang pertama harus ada koordinasi antara bidan-bidan itu sehingga perencanaan pembangunan ini tidak parsial itu satu.

“Kemudian yang kedua, jika ada bencana yang terjadi itu dampaknya tidak sesnifikan. Tidak tau setuasi bencana yang terjadi itu dampaknya ke sektor-sektor lain kehidupan masyarakat ini sangat terganggu,” imbunnya.

Menurutnya, Kita sebut di Buru selatan, misalnya hari ini harga minyak dan bahan pokok naik, kita sebut juga di daerah Siwalalat, Werinama SBT itu saat ini bahan-bahan pokok itu juga langka.

“Nah itu yang kita tekankan kepada mitra kita, dalam waktu dekat kita Tim akan turun lagi ke beberapa titik untuk melakukan evaluasi terhadap pembangunan- pembangunan yang saat ini sedang berjalan,” tadasnya.

Ongenleano