AMBON METRO REPORTASE,COM — Pemerintah Kota Ambon mulai memperkuat penggunaan sistem digital untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal ini ditandai dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, di Balai Kota Ambon, Selasa (12/5/2026).
Wali Kota mengatakan, Kota Ambon dipercaya pemerintah pusat sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) digitalisasi bansos di Indonesia.
“Ini merupakan kepercayaan besar bagi Ambon, walaupun kita punya banyak keterbatasan,” ujarnya.
Ia juga berterima kasih kepada pemerintah pusat dan Bank Indonesia yang terus mendorong penggunaan teknologi dalam pelayanan publik.
Menurutnya, masalah bansos selama ini sering dikeluhkan masyarakat karena belum tepat sasaran. Masih ada warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak mendapatkannya, sementara yang sudah mampu justru masih menerima.
“Masalah utama ada pada data yang belum akurat,” jelasnya.
Karena itu, lewat sistem digital, pemerintah berharap penyaluran bantuan bisa lebih tepat dan adil.
Wali Kota juga menyampaikan bahwa peran ASN dan CPNS baru sangat penting dalam menjalankan program ini di lapangan.
“Mereka akan jadi ujung tombak agar program ini berjalan dengan baik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan data penduduk Ambon tahun 2025 yang mencapai 363.212 jiwa. Dari jumlah itu, wajib KTP sebanyak 265.472 orang, dan perekaman KTP sudah mencapai 95,32 persen.
Namun, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih rendah, baru sekitar 15,39 persen.
“Ini jadi tantangan kita bersama. Masyarakat perlu lebih aktif menggunakan layanan digital,” ujarnya.
Ia berharap seluruh peserta Bimtek bisa mengikuti kegiatan dengan baik agar memahami cara kerja sistem digital bansos sebelum diterapkan di masyarakat.
“Walaupun Ambon kota kecil, pelayanan kita harus cepat, tepat, dan tidak kalah dengan kota besar,” tutupnya.
Ongen
Metro Reportase,com