Ambon,- Metro Reportase.com,- Kota Ambon — Bicara soal kemiskinan di Provinsi Maluku memang sejak awal sudah demikian, tapi dengan semangat dan kerja keras
Pemerintah Provinsi Maluku berhasil menurunkan angka kemiskinan di daerah ini.
Pernyataan ini disampaikan salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Maluku, Wahid Laittupa, kepada wartawan di Ambon saat pihaknya bersedia memberikan penjelasan soal upaya keras pemerintah daerah Maluku berhasil menurunkan angka kemiskinan di Provinsi seribu pulau ini.
Wahid Laittupa, kini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku, dan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Wilayah Maluku dengan penuh yakin Pemerintah Provinsi Maluku menahkodai Gubernur, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Drs Barnabas N Orno, bisa membawa daerah kedepan lebih maju dan berkembang dengan pesat sama seperti daerah lain di Indonesia
Dan perjuangan untuk mendukung pemerintah daerah sebagai wakil rakyat tetap memberikan support, jelas Laittupa dengan senyum simpul.
Pernyataan laittupa tersebut berlangsung saat usai acara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke 77 di lapangan merdeka Ambon kepada media ini Rabu (17/8) saat pihaknya bersedia memberikan komentar soal provinsi Maluku kini sudah bisa berkembang dengan baik.
“Angka kemiskinan di Provinsi Maluku sudah mulai turun dan kalau saya bicara kemiskinan persoalan pertama dari awal sejak program pemerintah kepada masyarakat soal beras raskin diberikan sesuai dengan data statistik.
“Tapi kemudian proses ditingkat bawa tidak dilakukan secara profesional sehingga data raskin membuat angka kemiskinan terdorong naik dengan sendirinya,” kata Laittupa.
Lebih lanjut jelas Laittupa, seluruh masyarakat ingin mendapat bantuan beras raskin perlu mendapat perhatian pemerintah daerah sebab ada masyarakat punya taraf ekonomi sudah baik tapi terdorong didaftar untuk mendapat jatah beras raskin ini menjadi masalah dan hal ini membuat angka kemiskinan di Maluku mengalami peningkatan secara signifikan
Tapi walau begitu kami yakin Pemerintah Daerah tetap bekerja keras mengatasi masalah kemiskinan di Maluku.
“Kalau orang bicara Maluku masih jauh berkembang saya kira kalau dilihat dari sisi kepentingan terhadap negara kita dianggap masih jauh karna memang itu merupakan konsekuensi dari Undang-Undang soal porsi Dana Alokasi Umum (Dau) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diatur dengan luas daratan dan jumlah penduduk akhirnya (Dau) kita kecil,
Tapi kalau pemerintah pusat ( Pempus) melihat Maluku sebagai provinsi yang turut menyelaraskan kemerdekaan RI maka sebetulnya kita diberikan otonomi khusus buat kita,” jelas Laitupa.
Ongen Sitania Metro Reportase
