Depok,metro reportase.com,Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Tapos tahun 2025 resmi digelar di Aula Kecamatan Tapos pada Kamis (20/2/25).
Dengan Mengusung tema “Penguatan Teologi sebagai Pondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola yang Inklusif untuk Mempertajam Arah Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, acara ini menjadi momentum penting dalam merumuskan pembangunan di wilayah Tapos.
Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, diikuti dengan sambutan dari Camat Tapos, Suhendar.
Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Wali Kota Depok, Anggota DPRD Kota Depok H. Hamzah (Fraksi Gerindra), Nuryuliani (Fraksi PKS), dan Abd. Khoir (Fraksi PKB), serta unsur OPD, lurah, TP-PKK, MUI Tapos, TNI, Polri, tokoh masyarakat, dan agama. Bappeda Kota Depok juga hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan paparan mengenai pembangunan infrastruktur, drainase, serta Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) beserta juklak dan juknisnya.
Dalam sambutannya, Camat Tapos Suhendar menekankan bahwa Musrenbang merupakan bagian dari amanat undang-undang yang bertujuan untuk menyepakati rencana pembangunan prioritas di tingkat kecamatan. Ia juga menyoroti bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Tapos masih berada di posisi rendah dibandingkan dengan 11 kecamatan lain di Kota Depok, yakni di angka 83,4%.
“Harapan kami, melalui berbagai program yang dirancang—baik di bidang pemberdayaan masyarakat maupun infrastruktur—IPM Kecamatan Tapos bisa meningkat. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah membangun lebih banyak sarana dan prasarana pendidikan. Saat ini, meskipun sudah ada rencana pembangunan SMP di Kelurahan Sukamaju Baru, jumlahnya masih belum mencukupi untuk menampung anak-anak usia sekolah di Tapos yang berjumlah lebih dari 275.000 jiwa,” ujar Suhendar.
Selain sektor pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian dalam Musrenbang kali ini. Suhendar mengungkapkan bahwa masih ada satu kelurahan yang belum memiliki Puskesmas, yaitu Kelurahan Leuwinanggung. Selain itu, Puskesmas Cilangkap juga dinilai perlu direhabilitasi agar pelayanan kesehatan di Kecamatan Tapos semakin optimal.
Di sektor ekonomi, keberadaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi prioritas. Camat Tapos mengapresiasi tingginya aktivitas UMKM di wilayahnya, terutama yang dikelola oleh perempuan. Oleh karena itu, ia berharap setiap kelurahan dapat menyediakan ruang atau fasilitas yang memadai untuk mendukung pertumbuhan UMKM…ucapnya
Sementara itu dalam kata sambutannya, Anggota DPRD Kota Depok, H. Hamzah, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga mengingatkan agar anggaran yang dialokasikan untuk setiap RW sebesar Rp300 juta dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Jika ada lingkungan yang sering banjir, prioritaskan dulu penanganan banjir sebelum membeli ambulans.
Jika Posyandu masih belum layak, perbaiki dulu sebelum membeli perlengkapan lainnya. Pembangunan harus berdasarkan kebutuhan mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Hamzah menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong peningkatan anggaran untuk keamanan, termasuk pemasangan penerangan jalan dan patroli rutin oleh aparat keamanan.
*/ Yasinta/Dd