Ambon Metro Reportase,com
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengungkap hasil audit khusus Inspektorat Kota Ambon terkait dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Hasil pemeriksaan tersebut mengungkap sebanyak 45 ASN yang tersebar di 20 satuan pendidikan diduga menjadi korban penerbitan SK kenaikan pangkat tidak sah. Dalam kasus ini, Inspektorat mencatat total uang yang diserahkan para guru mencapai Rp74,7 juta, sementara kelebihan pembayaran gaji yang berdampak pada keuangan daerah mencapai Rp24,6 juta.
Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat diterima langsung oleh Wali Kota pada Jumat (6/11/2026), setelah proses audit khusus dilakukan sejak 19 Oktober 2026.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Ambon, Senin (9/11/2026), Bodewin membeberkan kronologi kejadian, modus operandi, pihak-pihak yang teridentifikasi dalam pemeriksaan, hingga rekomendasi tindak lanjut, termasuk penerusan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum (APH).
Berawal dari Pendampingan SKP
Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, kasus ini bermula pada 7 November 2025, ketika seorang pihak luar berinisial G berkomunikasi dengan pihak sekolah melalui perantara berinisial R.
Pada Januari hingga Maret 2026, G mulai mendatangi sejumlah sekolah dengan menawarkan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kepada para guru.
Memasuki April hingga Mei 2026, sejumlah guru mulai menerima dokumen SK kenaikan pangkat yang belakangan diketahui tidak sah. Dokumen tersebut juga memuat penetapan angka kredit konvensional yang dibuat secara manual.
Kecurigaan muncul setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan ketidaksesuaian tanda tangan pada dokumen tersebut.
Pada 4 Juni 2026, operator berinisial J disebut sempat memblokir kontak G. Namun, dokumen yang diduga palsu itu tetap beredar.
Selanjutnya, pada Juni hingga Agustus 2026, sejumlah ASN mulai menerima SK tersebut. Pada Juli hingga Oktober 2026, muncul laporan mengenai ketidaksesuaian pembayaran gaji.
Persoalan semakin jelas setelah BKN Kantor Regional IV pada 15 Oktober 2026 menyatakan bahwa pertimbangan teknis (pertek) untuk kenaikan pangkat dimaksud tidak pernah diterbitkan.
Temuan tersebut kemudian menjadi dasar dilakukannya audit khusus oleh Inspektorat Kota Ambon mulai 19 Oktober 2026.
Modus Operandi: Gunakan Seragam Korpri hingga Akses MyASN
Dalam hasil audit, Inspektorat mengungkap sejumlah modus yang diduga digunakan untuk meyakinkan para guru.
G, yang disebut merupakan non-ASN sekaligus istri seorang ASN di lingkungan BKPSDM, diduga mendatangi sekolah-sekolah dengan mengenakan seragam Korpri sehingga menimbulkan kesan memiliki kewenangan.
Selain itu, G disebut menggunakan surat tugas berkop Dinas Pendidikan yang mencantumkan dirinya sebagai konsultan pendidikan. Namun, berdasarkan pemeriksaan Inspektorat, surat tugas tersebut tidak pernah diterbitkan secara resmi oleh instansi terkait.
Dalam menjalankan aksinya, G juga diduga meminta username, password, serta kode akses MyASN milik para guru.
Setelah dokumen SK diserahkan, para guru diarahkan membawa dokumen tersebut kepada bendahara untuk proses penyesuaian gaji. Kondisi ini kemudian berdampak pada terjadinya kelebihan pembayaran gaji yang membebani keuangan daerah.
Tiga Inisial Teridentifikasi dalam Hasil Audit
Inspektorat mengidentifikasi sejumlah pihak yang memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Pertama, G, pihak non-ASN yang diduga menghimpun uang dari para guru, menggunakan akun MyASN milik ASN, mengubah penetapan angka kredit, serta menyerahkan dokumen SK yang dinyatakan tidak sah.
Kedua, JM, seorang ASN yang merupakan mantan operator sistem informasi ASN (SIASN) di BKPSDM. JM disebut menerima dan mengumpulkan berkas dari G serta memberikan pendampingan terkait penetapan angka kredit.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, JM tidak terbukti membuat SK palsu. Namun, Inspektorat mengategorikan tindakannya sebagai pelanggaran prosedur.
Ketiga, LR, seorang ASN di BKPSDM yang berdasarkan hasil audit diduga berperan menghubungkan G dengan JM dan sejumlah guru, serta mengarahkan pembuatan penetapan angka kredit secara konvensional.
Selain ketiga pihak tersebut, terdapat 45 ASN dari 20 satuan pendidikan yang teridentifikasi menyerahkan uang dan mengurus kenaikan pangkat melalui jalur di luar mekanisme resmi Pemkot Ambon.
Inspektorat menempatkan para ASN tersebut sebagai pihak yang terdampak sekaligus perlu dievaluasi dari aspek kepatuhan terhadap prosedur kepegawaian.
Uang Guru Rp74,7 Juta, Kerugian Daerah Rp24,6 Juta
Dari hasil audit, seluruh SK kenaikan pangkat yang diperiksa dinyatakan tidak sah karena tidak memiliki pertimbangan teknis BKN, tidak sesuai dengan data dalam sistem SIASN, serta diproses di luar mekanisme resmi.
Total uang yang diserahkan oleh 45 ASN mencapai Rp74,7 juta.
Sementara itu, kelebihan pembayaran gaji akibat penggunaan dokumen tersebut selama kurang lebih dua hingga tiga bulan tercatat sebesar Rp24,6 juta.
Inspektorat merekomendasikan agar nilai kelebihan pembayaran tersebut dihitung kembali secara cermat dan dilakukan pemulihan sesuai ketentuan yang berlaku.
Wali Kota Perintahkan Bukti Diserahkan ke APH
Menyikapi temuan tersebut, Inspektorat merekomendasikan sejumlah langkah pembenahan dan penindakan.
Di antaranya, memperkuat sistem pengendalian kenaikan pangkat, meningkatkan keamanan akun SIASN, serta mengintensifkan sosialisasi mekanisme administrasi kepegawaian yang resmi kepada seluruh ASN.
Selain itu, perlu dilakukan verifikasi ulang terhadap dokumen dan SK yang diperiksa, penghitungan serta pemulihan kelebihan pembayaran gaji, dan penjatuhan sanksi administratif terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Inspektorat juga merekomendasikan agar kasus tersebut diteruskan kepada aparat penegak hukum karena ditemukan indikasi tindak pidana.
Menindaklanjuti rekomendasi itu, Wali Kota Bodewin Wattimena menyatakan telah memerintahkan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon untuk menyerahkan seluruh barang bukti, baik dokumen SK asli maupun dokumen yang diduga palsu, kepada pihak berwajib.
Langkah tersebut dimaksudkan agar dugaan pemalsuan dokumen dan pihak-pihak yang terlibat dapat ditelusuri serta diproses sesuai ketentuan hukum.
“Saya berharap pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi Pemkot Ambon, khususnya para tenaga pendidik, untuk senantiasa menempuh jalur administratif yang sah dan transparan,” harap Bodewin.
Kasus ini menjadi perhatian serius terhadap pengawasan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemkot Ambon. Selain penegakan hukum, pembenahan sistem dan pengawasan internal menjadi penting agar praktik serupa tidak kembali terjadi.
MR