Ambon metro reportase,com – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Ary Sahertian, menyampaikan sejumlah persoalan penting yang ditemukan saat melakukan tugas pengawasan di pulau Buru dan Buru Selatan. Salah satu fokus utama adalah masalah distribusi BBM dan pelayanan listrik di wilayah Buru dan Buru Selatan.
Menurut Ary, keluhan masyarakat terkait kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Buru dan Buru Selatan telah menjadi perhatian serius Komisi II. “Kita sudah rapat bersama para pengusaha minyak di wilayah tersebut, dan secara resmi Komisi II berkomitmen memperjuangkan penambahan kuota BBM untuk Buru dan Buru Selatan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kelangkaan BBM berdampak besar terhadap aktivitas masyarakat, terutama para nelayan, petani, dan pengendara yang sangat bergantung pada ketersediaan energi tersebut. “Ini kebutuhan prinsip. Jangan sampai masyarakat bingung mau cari BBM ke mana,” ujarnya kepada wartawan di DPRD provinsi Maluku, pada Rabu (21/05/2025).
Selain itu, Komisi II juga menyoroti pelayanan listrik oleh PLN di sejumlah desa di Buru Selatan. Ary mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih ada enam desa yang belum menikmati aliran listrik. “Kami sudah bertemu pihak PLN dan mendesak agar janji mereka untuk merealisasikan listrik di enam desa tersebut bisa tercapai maksimal pada tahun 2026,” katanya.
Dalam bidang pertanian dan kehutanan, Ary mengkritisi pelaksanaan program reboisasi yang dinilainya tidak berjalan optimal, baik di Buru Selatan maupun di sejumlah kota/kabupaten lain di Maluku. “Fakta di lapangan, kegiatan ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Banyak proyek selesai, tapi hasilnya tidak dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Komisi II berencana menyampaikan rekomendasi resmi kepada Gubernur Maluku dan pihak terkait agar hasil pengawasan ini ditindaklanjuti secara serius. Ary juga berharap agar lembaga penegak hukum turut melihat potensi penyimpangan yang terjadi dalam proyek-proyek tersebut. “Ini bukan soal proyek berjalan, tapi proyek yang sudah selesai. Kalau tidak sesuai harapan rakyat, harus ada yang bertanggung jawab,” tandasnya.
Komisi II menegaskan akan terus melakukan pengawasan ketat demi memastikan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ongenleano
