Ambon Metro Reportase-com– Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi, menegaskan pentingnya kehadiran aktif Perum Bulog di tengah masyarakat untuk menyerap hasil panen petani Maluku pada tahun 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Irawadi kepada awak media usai rapat kerja Komisi II DPRD Provinsi Maluku bersama mitra kerja Bulog, Kamis (15/01/2026), di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Maluku.
Irawadi mengatakan, saat ini sejumlah wilayah di Maluku telah memasuki masa panen. Karena itu, Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah wajib hadir dan berperan aktif agar hasil panen petani dapat terserap secara optimal dan tidak merugikan petani.
“Petani kita sudah mulai panen. Maka kehadiran Bulog di tengah masyarakat menjadi sangat penting untuk menyerap hasil panen tersebut. Ini bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi petani,” tegas Irawadi.
Ia menjelaskan, mekanisme penyerapan hasil panen telah diatur dengan ketentuan yang jelas, termasuk harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Selain itu, terdapat persyaratan teknis seperti masa tanam 95 hingga 110 hari serta kualitas gabah yang harus memenuhi standar Bulog.
“Penyerapan ini tentu mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena itu, petani juga harus menjaga kualitas hasil panen agar dapat diserap Bulog,” ujarnya.
Irawadi mengingatkan, jika kualitas hasil panen tidak terjaga, maka dampaknya akan merugikan masyarakat Maluku sendiri. Pasalnya, hasil panen lokal berpotensi tidak terserap sehingga pemerintah terpaksa mendatangkan beras atau jagung dari luar daerah.
“Kalau kualitas tidak terpenuhi, yang rugi adalah kita sendiri. Petani tidak terserap, dan Maluku kembali bergantung pada pasokan dari luar daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Irawadi menyinggung Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang menekankan peningkatan ketahanan pangan nasional serta pendapatan petani melalui optimalisasi penyerapan gabah dan beras dalam negeri. Dalam Inpres tersebut, target pengadaan nasional dinaikkan dari sekitar 3 juta ton menjadi 4 juta ton.
“Target nasional ini membutuhkan kerja keras Bulog bersama seluruh pihak, baik di pusat maupun di daerah, termasuk Maluku yang memiliki tantangan tersendiri,” ungkapnya.
Menurut Irawadi, persoalan pangan di Maluku tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena kondisi geografis kepulauan yang kompleks. Oleh sebab itu, penanganannya tidak cukup hanya melibatkan Dinas Pertanian, tetapi juga membutuhkan peran Dinas Perhubungan untuk menjamin kelancaran distribusi antar pulau.
“Distribusi pangan di Maluku sangat bergantung pada transportasi laut. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar penyerapan dan distribusi hasil panen berjalan maksimal,” jelasnya.
Ia juga menyoroti cuaca ekstrem yang kerap terjadi pada musim timur, terutama pada periode Oktober hingga Februari, yang sering ditandai dengan gelombang tinggi dan angin kencang. Kondisi tersebut dinilai sangat berpengaruh terhadap distribusi pangan di wilayah kepulauan.
“Faktor cuaca harus benar-benar diperhitungkan. Jangan sampai hasil panen tersedia, tetapi distribusinya terhambat,” tambahnya.
Ke depan, Komisi II DPRD Provinsi Maluku akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menangani persoalan pangan, termasuk peran Bulog, Dinas Pertanian, dan instansi terkait lainnya.
“Kami akan melanjutkan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan menunggu instruksi lanjutan dari pemerintah pusat sebagai tindak lanjut Inpres tersebut,” pungkas Irawadi.
Ongen Metro Reportase-com