LBogor,- Metro Reportase.Com,- Walau kondisi pada saat itu sedang hujan rintik-rintik yakni sekitar pukul 15.00 WIB, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor tetap berkumpul di kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II yang bertugas membantu Kepala Dinas Pendidikan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi diwilayah kerjanya.
Namun dalam menjalani tugasnya banyak orang tua murid yang mengeluhkan sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat.
Untuk itu Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang kota Bogor yang terdiri dari kurang lebih 20 Siswa .enyuarakan keluhan masyarakat tersebut di depan Kantor Cabang Dinas Wilayah II, yang terletak Provinsi Jawa Barat, yang terletak di Jalan Pangeran Sogiri no.249 RT.005, RW 003, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jum’at (07/07/23).
Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi ( HMI-MPO) Cabang Bogor, Berdemo di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Barat Jl. Pangeran Sogiri No.249 RT.005 RW.003, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor ,Jumat sore ( 7/07/23 )
Adapun tuntutan dari para Mahasiswa tersebut yakni :
1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan ( KACADISDIK ) wilayah II untuk mundur dari jabatannya, dan bertanggung jawab atas segala permasalahan yang hadir di lembaga Pendidikan Kota Bogor.
2. Mendesak dan menuntut oknum oknum KCD .Sekolah dan DISDUKCAPIL agar bertanggung jawab terhadap masalah PPDB.
3.Mendesak dan menuntut para penegak hukum terkait agar segera memanggil dan memeriksa oknum oknum yang terlibat pada kecurangan PPDB di Kota Bogor dan Depok.
4.Tangkap dan penjarakan mafia pendidikan di Kota Bogor dan Depok.
Ketua umum HMI-MPO Cabang Bogor Irfan Yoga mengatakan Permen Pendidikan dan kebudayaan no.44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta Didik Baru ( PPDB ) berharap bisa berjalan secara obyektif, transparan, akuntabel ,non diskriminatif dan berkeadilan , dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, namun pada perjalanan waktu sistem zonasi ini berbanding terbalik dengan apa yang di harapkan,banyaknya mafia pendidikan yang memanfaatkan sistem zonasi ini untuk melakukan kecurangan dalam proses PPDB, sambung Irfan.
Sebelumnya kami sudah melakukan audiensi pada hari Kamis 15 Juni 2023 ke kantor ini ( KCD Wilayah II /red.) Untuk memberi masukkan tentang potensi kecurangan dalam sistem zonasi, harapan kami KCD ini lebih maksimal dalam melakukan pengawasan, tapi pandangan dan masukkan kami tidak di indahkan oleh pihak KCD.
Hari ini kami melanjutkan apa yang ingin kami sampaikan kepada pihak KCD tentang banyaknya penyimpangan dan kecurangan dalam proses PPDB khususnya kota Bogor , dan ingin bertemu langsung dengan Kepala Cabangnya , imbuh Irfan.
Beberapa menit kemudian, Asep Sudarsono Kepala Cabang Pendidikan Provinsi Jawa Barat turun dan langsung menemui para mahasiswa guna berdialog langsung.
Dalam dialog bersama mahasiswa Asep mengatakan,”Silahkan para rekan rekan mahasiswa laporkan dengan bukti tertulis dan sampaikan kepada kami, kami akan siap menerima dan mengawasi bilamana ada oknum yang ada di bawah pengawasan kami melakukan tindakan yang merugikan dan melenceng dari aturan.
Kami siap lakukan penyelidikan, dan bilamana terdapat kesalahan dan keluar dari aturan , kami siap memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku di lembaga kami.
Dan untuk tuntutan agar saya mundur ,Lanjut Asep, ” saya siap.mundur bilamana saya menyalahi Aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, tentunya dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, ujarnya.
Sementara itu berdasarkan pantauan dari awak media yang tergabung di organisasi Sekber WMO dan PWI kabupaten Bogor bahwa orang tua murid yang tidak lolos jalur KETM berharap kedepannya agar diberi porsi sebanyak 50% dari pada zonasi yg menghitung jarak dekat karena banyak timbul kecurangan, demikian pantauan dari kami sebagai awak media.
Jurn
