Ambon Metro Reportase,com
Komisi I DPRD Provinsi Maluku mulai mendalami polemik kepemilikan lahan seluas kurang lebih 647 hektare di Negeri Laimu, Kabupaten Maluku Tengah, yang hingga kini masih dipersoalkan antara pemerintah negeri dan pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah,Rabu 11 November 2026.
Pendalaman dilakukan melalui pemanggilan Raja Negeri Laimu bersama sejumlah pihak terkait untuk meminta penjelasan mengenai dasar hukum dan dokumen kepemilikan lahan tersebut.
Pertemuan itu turut dihadiri staf ahli, kuasa hukum Jamaludin Kudugung dan Partner, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta unsur pemerintah daerah.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Solichin Buton, menjelaskan bahwa masing-masing pihak telah menyampaikan pandangan dan argumentasi terkait status lahan yang dipersoalkan.
Pihak Raja Negeri Laimu menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan tanah milik negeri. Sementara itu, kuasa hukum Jamaludin Kudugung dan Partner menyampaikan klaim bahwa tanah tersebut merupakan hak klien mereka.
Meski telah mendengarkan keterangan kedua pihak, Komisi I belum dapat menentukan siapa yang memiliki hak atas lahan tersebut.
Solichin mengatakan, persoalan utama yang masih membutuhkan kejelasan adalah dokumen resmi pertanahan, khususnya terkait luas, letak, serta batas-batas objek tanah yang dipersoalkan.
“Kita belum bisa mengambil kesimpulan karena data resmi dari BPN terkait luas tanah dan batas-batasnya belum tersedia secara jelas. Karena itu, kita masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Provinsi Maluku berencana melakukan peninjauan langsung (on the spot) ke lokasi lahan di Negeri Laimu.
Peninjauan tersebut dimaksudkan untuk memastikan kondisi fisik dan letak objek tanah sekaligus mencocokkan keterangan para pihak dengan data pertanahan dari BPN.
Komisi I berharap, melalui pendalaman dokumen dan pemeriksaan langsung di lapangan, polemik kepemilikan lahan seluas kurang lebih 647 hektare itu dapat ditelusuri secara objektif.
Penyelesaian persoalan tersebut diharapkan mengacu pada bukti kepemilikan yang sah, data pertanahan, kejelasan batas wilayah, serta ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan klaim masing-masing pihak.
MR