AMBON, METRO REPORTASE.COM — Pemerintah Kota Ambon bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami melalui kegiatan Sekolah Lapangan Gempa Bumi dan Tsunami Kota Ambon,Sabtu 24 Oktober Tahun 2026.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi bencana, terutama di kawasan pesisir yang memiliki risiko terdampak tsunami.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam sambutannya menegaskan bahwa Kota Ambon termasuk wilayah rawan bencana yang harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, ancaman bencana di Ambon tidak hanya berupa gempa bumi dan tsunami, tetapi juga banjir, tanah longsor hingga cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat.
“Bencana tidak dapat kita hindari, tetapi risiko dan jumlah korban jiwa masih bisa ditekan dengan kesiapan yang baik,” demikian penegasan Wali Kota dalam sambutannya.
Sejarah Gempa Menjadi Peringatan bagi Ambon
Bodewin mengingatkan bahwa sejarah mencatat Kota Ambon pernah mengalami gempa bumi besar yang disertai tsunami pada 1674. Peristiwa gempa pada 1950 juga menjadi catatan penting, terutama dampaknya terhadap wilayah Galala dan Hative Kecil.
Sementara itu, gempa bumi yang terjadi pada 2019 memperlihatkan tingginya aktivitas kegempaan di wilayah Ambon dan Maluku. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan tidak boleh hanya dilakukan setelah bencana terjadi.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong berbagai upaya mitigasi, mulai dari edukasi kebencanaan, pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi hingga simulasi penyelamatan diri.
Pemkot Ambon juga telah bekerja sama dengan BMKG dalam pengembangan kawasan Tsunami Ready di Desa Galala dan Hative Kecil.
Menurut Bodewin, pengalaman menghadapi gempa pada 2019 turut membentuk respons masyarakat untuk segera bergerak menuju tempat yang lebih tinggi ketika terdapat indikasi ancaman tsunami.
Namun, respons cepat tersebut perlu didukung pengetahuan yang benar, jalur evakuasi yang jelas, serta koordinasi antarlembaga agar tidak menimbulkan kepanikan.
Tiga Wilayah Menjadi Sasaran Edukasi
Sekolah Lapangan Gempa Bumi dan Tsunami 2026 menyasar masyarakat di tiga lokasi, yakni Kelurahan Tihu, Negeri Rumah Tiga, dan Desa Pakebalik.
Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengenali potensi ancaman di lingkungan masing-masing, memahami langkah penyelamatan diri, serta mengetahui tindakan yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana.
Bodewin menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak cukup diukur dari kemampuan memperbaiki bangunan yang rusak. Hal terpenting adalah bagaimana mengurangi risiko dan mencegah jatuhnya korban jiwa.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh 50 wilayah pemerintahan lokal di Kota Ambon, yang terdiri atas 20 kelurahan, delapan desa, dan 22 negeri, memiliki peran penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat.
Widya Pratiwi: Mitigasi Harus Menjadi Budaya Masyarakat
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari daerah pemilihan Maluku, Widya Pratiwi, S.H., menilai Sekolah Lapangan Gempa Bumi dan Tsunami merupakan langkah penting untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
Widya menyampaikan apresiasi kepada BMKG, Pemerintah Kota Ambon, Stasiun Geofisika Ambon, panitia, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Menurutnya, posisi Indonesia di kawasan pertemuan lempeng tektonik menjadikan ancaman gempa bumi dan tsunami sebagai risiko yang harus diantisipasi secara serius, termasuk di Provinsi Maluku dan Kota Ambon.
“Kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini, dilakukan secara konsisten, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” menjadi pesan penting dalam sambutannya.
Widya menekankan bahwa edukasi kebencanaan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Pengetahuan yang diperoleh peserta harus diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, lembaga pendidikan, dunia usaha, media, dan masyarakat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif.
Sebagai Anggota Komisi V DPR RI, Widya berpandangan bahwa pembangunan infrastruktur yang aman harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem peringatan dini, kapasitas lembaga kebencanaan, serta edukasi publik.
Informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami dari BMKG, menurutnya, akan memberikan manfaat maksimal apabila dipahami dan ditindaklanjuti masyarakat secara cepat dan tepat.
Kesiapsiagaan Bukan Sekadar Seremonial
Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Gempa Bumi dan Tsunami 2026 menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa keselamatan masyarakat membutuhkan persiapan yang nyata dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah, BMKG, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus memperkuat sosialisasi, memastikan ketersediaan jalur evakuasi, meningkatkan kesiapan aparat serta relawan, dan memperluas latihan penyelamatan diri hingga ke tingkat keluarga.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa ketika merasakan gempa kuat atau berlangsung lama di kawasan pesisir, mereka harus segera menjauhi pantai dan menuju tempat tinggi atau jalur evakuasi tsunami tanpa menunggu informasi tambahan apabila kondisi menunjukkan potensi bahaya.
Pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga teknis. Keselamatan menghadapi gempa bumi dan tsunami merupakan tanggung jawab bersama.
Dengan edukasi yang berkelanjutan, koordinasi yang kuat, dan respons masyarakat yang tepat, Kota Ambon diharapkan semakin tangguh dalam menghadapi ancaman bencana serta mampu meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian material.
MR