Depok Metro Reportase.com,- Upaya itikad baik tidak terealisasi bahkan diabaikan, Kasno akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan tokoh Depok berinisial HS ke Polres Metro Depok atas dugaan penipuan investasi bodong bermodus gadai mobil. Laporan ini dilayangkan sebagai langkah tegas untuk memberikan efek jera dan mencegah munculnya korban baru dari praktik serupa.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, atas nama pribadi saya Kasno, dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati mengucapkan beribu-ribu terima kasih, kepada seluruh rekan-rekan pers tanpa terkecuali yang sudah berkenan memberitakan terkait dengan dugaan perilaku saudara Atet Handiatna Juliandri Sihombing yang diduga telah melakukan tindak pidana sesuai yang diatur didalam KUHP tahun 2023 Pasal 492 dan atau 486, sehingga saya mengalami kerugian materi sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) namun saudara Atet Handiatna Juliandri Sihombing melalui tim kuasa hukumnya memberikan somasi elektronik/WA ke diri saya, dan somasi tersebutpun sudah saya jawab,” ujar Kasno, Senin (16/03/2026).

Kasno mengatakan, sebelumnya pada tanggal, 9 Maret 2026 Jam 21.06 dengan saya WA memohon bantuan dari salah satu PNS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tapos Kota Depok, Istri dari saudara Atet Handiatna Juliandri Sihombing, agar ada niat dan itikad baik, kita bicarakan baik-baik bagaimana caranya mengembalikan kekurangan uangnya, apakah dengan ada jaminanya hartanya, atau dicicil setiap bulan.

Lebih lanjut dikatakan Kasno, namun dikarenakan saudara Atet Handiatna Juliandri Sihombing, diduga tidak punya niat dan itilad baik untuk mengembalikan uangnya, maka saudara Atet Handiatna Juliandri Sihombing, dirinya secara pribadi memberikan somasi hingga 2 (dua) kali tanpa ada tanggapan ataupun jawaban dari saudara Atet Handiatna Juliandri Sihombing.

“Maka pada hari Minggu, 15 Maret 2026 saya sebagai pihak yang dirugikan mengambil langkah hukum melaporkan saudara Atet Handiatna Juliandri Sihombing ke Polres Metro Depok dengan bukti laporan terlampir,” tegasnya.

Dirinya juga mengapresiasi dan penghormatan yang setinggi tingginya kepada Polres Metro Depok beserta jajaranya, walaupun laporan yang dibuatnya pas dihari libur jam kerja .

“Polres Metro Depok Depok tepat waktu, begitu cepat tanggap serta pelayanan yang sangat humanis melayani saya,” ungkapnya.

Kasno juga mendapatkan informasi di Polres Metro Depok, bahwa saudara Atet Handiatna Juliandri Sihombing diduga melakukan tidakan melawan hukum atas laporan dari dua orang yang berbeda (silakan bisa dicek ke SPKT Polres Metro Depok) maka dari itu agar tidak bertambah jatuhnya korban-korban lainya karena diduga ulah dari saudara Atet Handiatna Juliandri Sihombing.

“Saya mendesak kepada Bapak kapolres Metro Depok untuk segera melakukan proses hukum dan menjebloskan saudara Atet Handiatna Juliandri Sihombing ke Penjara,” ucapnya.

Perlu untuk diketahui, tepat hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 00.41.Wib dirinya mendapatkan surat bermatrai elektronik/WA dari tim Pengacara saudara Atet Handiatna Juliandri Sihombing, yang menyatakan  ‘Mengundurkan Diri’.

Ia menambahkan, jika nantinya proses hukum saudara Atet Handiatna Juliandri Sihombing divonis bersalah oleh para Jaksa penuntut umum dan yang mulia para hakim Pengadilan Negeri Kota Depok, maka dirinya akan tetap melanjutkan langkah hukum gugatan Perdatanya di pengadilan Negeri Kota Depok.

“Langkah hukum tetap saya lanjutkan untuk menuntut saudara Atet Handiatna Juliandri Sihombing wajib mengembalikan kerugian materil dan moril yang saya alami,” pungkasnya. (*Din Yusab )

AMBON METRO REPORTASE-COM– Komisi III DPRD Provinsi Maluku akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan sejumlah aliansi dalam aksi penyampaian aspirasi di kantor DPRD Maluku, Rabu 11/03/2026.

Ketua Komisi III DPRD Maluku(Alhidayat Wajo),menyatakan pihaknya telah menerima informasi, pernyataan sikap, serta dokumen tuntutan dari sejumlah kelompok aksi, di antaranya Aliansi KPK, Garda MPR RI, Aliansi Mata, dan Aliansi Pemuda Peduli Hukum.

Ia menjelaskan, tuntutan yang berkaitan dengan mitra kerja Komisi III akan segera dibahas, termasuk dengan memanggil pihak terkait setelah masa libur Lebaran.
“Untuk yang menjadi wilayah kerja Komisi III, kami akan memanggil PTSP setelah Lebaran,” ujarnya.

Menurutnya, pemanggilan tersebut juga akan menjadi bagian dari evaluasi terhadap fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Terkait polemik Maluku Integrated Port (MIP) yang turut disoroti dalam aksi tersebut, Komisi III menegaskan DPRD tidak dilibatkan dalam proses kebijakan terkait proyek tersebut.

“Di forum resmi ini kami tegaskan bahwa DPRD tidak dilibatkan, baik dalam proses pemindahan maupun kebijakan terkait Maluku Integrated Port,” katanya.

Ia menambahkan, sesuai ketentuan perundang-undangan, setiap kerja sama pemerintah daerah dengan pihak lain semestinya melibatkan DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

“Jika DPRD tidak dilibatkan, maka ketika muncul persoalan di masyarakat, DPRD tentu tidak dapat bertanggung jawab karena tidak mengetahui proses kebijakan tersebut,” tegasnya.

Komisi III juga berencana menggelar rapat bersama sejumlah pihak terkait guna membahas persoalan tersebut secara komprehensif.

“Setelah Lebaran kami akan mengundang PTSP, Dinas Perhubungan, serta melakukan rapat gabungan dengan Komisi II dan Komisi I DPRD Maluku,” jelasnya.

Ia menambahkan, sebelumnya Komisi I DPRD Maluku juga pernah melakukan peninjauan ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) pada 2025 untuk mengecek legalitas lahan terkait rencana proyek tersebut.

Komisi III memastikan seluruh laporan serta tuntutan yang disampaikan para demonstran akan diteruskan kepada pimpinan DPRD Maluku untuk ditindaklanjuti.
“Seluruh laporan dan tuntutan adik-adik ini akan kami sampaikan kepada Ketua DPRD Maluku,” pungkasnya.

Ongen
Metro Reportase-com

AMBON METRO REPORTASE-COM– Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengajak generasi muda di Kota Ambon untuk menjaga toleransi, persaudaraan, serta menghindari aksi tawuran antar pelajar menjelang dan selama bulan suci Ramadan.

Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota saat melepas peserta lomba lari 3 kilometer dalam kegiatan “Ramadan Bikin Asik” yang digelar di Kota Ambon,jumat 06/03/2026.

Dalam sambutannya, Wattimena menyampaikan apresiasi kepada panitia yang kembali menyelenggarakan kegiatan positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak muda.

Ia mengatakan, momentum Ramadan seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat kebersamaan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

“Di bulan suci Ramadan ini kita berharap seluruh warga Kota Ambon dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban, serta memberikan dukungan kepada saudara-saudara umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa,” ujarnya.

Wali Kota juga menyoroti maraknya tawuran antar pelajar yang belakangan kerap terjadi di Kota Ambon. Menurutnya, kegiatan positif seperti olahraga dapat menjadi sarana bagi generasi muda untuk menyalurkan energi secara sehat sekaligus mempererat persahabatan.

Ia berharap para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dapat menjadi agen perubahan yang menyuarakan pentingnya persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

“Adik-adik sekalian adalah generasi muda yang kelak akan menjadi pemimpin. Karena itu, mari jadikan kegiatan seperti ini sebagai ajang mempererat silaturahmi, saling menghargai, dan membangun kebersamaan,” katanya.

Wattimena menambahkan, dalam sebuah perlombaan menang atau kalah bukanlah hal utama. Yang lebih penting adalah semangat kebersamaan serta nilai persaudaraan yang terbangun melalui kegiatan tersebut.

Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh masyarakat untuk mempersiapkan diri secara spiritual dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menyambut bulan suci Ramadan.

“Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan menjadi motivasi bagi generasi muda Kota Ambon untuk terus melakukan hal-hal positif,” tutupnya.

Ongen
Metro Reportase-com

AMBON,METRO REPORTASE-COM– Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, membuka kegiatan sosialisasi sistem pembayaran digital, perlindungan konsumen, serta akuisisi merchant QRIS bagi pelaku UMKM yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Ambon,senin09/03/2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Dicky Rachmat Afriyanto, pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), pelaku UMKM, perbankan, serta pegawai lingkup Pemerintah Kota Ambon.

Dalam sambutannya, Toisutta menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional karena mampu menyediakan lapangan kerja terbesar di sektor jasa, mengurangi pengangguran, serta memberdayakan ekonomi lokal melalui berbagai inovasi produk.

“Peran UMKM sangat besar dalam mengentaskan kemiskinan, sehingga perlu terus dikembangkan dan didorong,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Indonesia saat ini tengah mengalami transformasi digital dalam sistem pembayaran melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia.

Menurutnya, QRIS telah mengubah metode transaksi dari tunai menjadi nontunai yang lebih efisien, cepat, mudah, murah, dan aman, sekaligus menghubungkan pedagang tradisional dengan ekosistem ekonomi digital.

Selain itu, transaksi melalui QRIS juga memudahkan pelaku usaha dalam mencatat arus kas secara digital, tidak perlu menyediakan uang kembalian, serta dapat menghindari risiko uang palsu maupun pencurian.

Toisutta menegaskan Pemerintah Kota Ambon terus mendorong pengembangan UMKM melalui 17 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon periode 2025–2029, salah satunya penyediaan lapangan kerja melalui kemudahan investasi, pembangunan UMKM, bantuan modal usaha, serta kemudahan akses kerja bagi penyandang disabilitas.

Pemkot Ambon juga menyediakan ruang usaha bagi pelaku UMKM melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Publik (RTP), seperti RTP Wainitu, dengan penyaluran bantuan sarana boot kontainer.
Pengembangan ekonomi kreatif di ruang terbuka publik juga diintegrasikan dengan sektor lain seperti musik, seni, dan budaya untuk menciptakan pusat ekonomi baru di Kota Ambon.

Pengelolaan ruang terbuka publik tersebut dilakukan oleh Tim Pemanfaatan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Publik Kota Ambon atau Terakota, yang juga bertujuan mendorong peran pemuda dalam industri kreatif.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Toisutta berharap pelaku UMKM di Kota Ambon semakin memanfaatkan sistem pembayaran digital guna meningkatkan usaha dan memperluas akses dalam ekosistem ekonomi digital.

Ongen
Metro Reportase-com

Ambon — Komisi I DPRD Provinsi Maluku menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait rencana eksekusi lahan Hotel Anggrek yang saat ini menjadi perhatian publik.

Sebagai lembaga politik yang membidangi hukum serta bermitra dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait, Komisi I menegaskan bahwa RDP tersebut digelar sebagai respons atas laporan masyarakat yang masuk ke DPRD.

Anggota Komisi I menyampaikan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi putusan pengadilan, namun memiliki tanggung jawab menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

“Sebagai lembaga politik, kita tidak mengintervensi putusan pengadilan. Namun karena ada laporan dari masyarakat terkait eksekusi lahan Hotel Anggrek, maka Komisi I menindaklanjutinya melalui RDP untuk melihat secara langsung persoalan yang terjadi,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan ini menjadi penting karena di kawasan tersebut terdapat berbagai fasilitas negara dan fasilitas publik yang berpotensi terdampak jika eksekusi dilakukan.

Beberapa di antaranya adalah markas Korem, kantor BPN, RRI, gereja, hingga fasilitas milik Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.

Selain itu, luas lahan yang menjadi objek sengketa mencapai sekitar 32 hektare dan dihuni oleh banyak warga sehingga dikhawatirkan akan berdampak luas terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

“Di lokasi itu terdapat cukup banyak fasilitas negara dan juga rumah masyarakat. Jika eksekusi dilakukan tentu akan berdampak besar,” jelasnya.

Dalam perkara ini diketahui terdapat dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa lahan, yakni dari pihak Kolo dan pihak Saurila. Hal ini menjadi salah satu poin yang ingin didalami dalam rapat tersebut.

Komisi I berharap semua pihak yang berkaitan dengan perkara ini, termasuk pihak penggugat, aparat penegak hukum, serta pengadilan, dapat melihat secara komprehensif dampak sosial yang mungkin timbul.

“Harapan kami ada solusi terbaik dari persoalan ini. Kami hanya menjalankan fungsi pengawasan dan menindaklanjuti laporan masyarakat,” katanya.

Diketahui, Pengadilan dijadwalkan akan melakukan eksekusi terkait sengketa lahan Hotel Anggrek pada tanggal 10 mendatang. Rencana tersebut kini menjadi perhatian luas karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak terhadap berbagai fasilitas negara dan masyarakat di kawasan tersebut.

Depok – Metro Reportase.Com,-

Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Lokomotif dan Pembangunan (LSM Gelombang) Fiqih Nurshalat menyoroti nasib beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Depok yang diduga menjadi korban politik.

Kepada wartawan, Fiqih mengatakan telah memiliki data tentang beberapa ASN yang diduga menjadi “korban” dari Pesta Demokrasi lima tahunan yang dimenangkan pasangan Supian Suri – Chandra Rahmansyah.

“Ada setara kabid yang baru dilantik belum setahun, sudah di non job kan karena ijazah nya setara Diploma III, itu kan kelewatan,” kata Fiqih membuka sesi wawancara, Senin (9/3/2026).

Namun, yang membuat Fiqih terkejut bukan soal di nonjobkannya pejabat tersebut. Pria berkepala plontos tersebut lebih menyoroti perihal rotasi mutasi yang dilakukan sebelumnya, dimana pejabat yang dimaksud masuk dalam radar promosi ASN.

Fiqih menduga beberapa pejabat ASN di Pemkot Depok yang di nonjob kan berkaitan dengan teguran keras dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pemicunya kata Fiqih, jenjang pendidikan terakhir para pejabat ditengarai tidak memenuhi syarat prosedural untuk menduduki jabatan Eselon III dan IV.

Dilanjutkan Fiqih, berdasarkan data yang dihimpun, ditemukan ketimpangan kualifikasi pendidikan. Eselon III, diduga hanya berlatar belakang pendidikan Diploma 3 (D3). Lalu Eselon IV, diduga hanya berlatar belakang pendidikan SLTA (SMA).

Kondisi ini dianggap menabrak aturan baku mengenai standar kompetensi jabatan ASN. Fiqih menduga ada motif politis di balik pemaksaan pelantikan pejabat tersebut.

“Rotasi, mutasi dan pelantikan atau aksi balas budi karena Pilkada kemarin,” ujarnya.

Bahkan, Fiqih juga mempertanyakan apakah Walikota Depok sengaja mengabaikan aturan demi mengakomodir pendukungnya.

“Apakah Walikota tidak mengetahui syarat prosedural mutasi pejabat perihal jenjang pendidikan tersebut? Atau dirinya mengetahui namun berani ‘pasang badan’ melanggar aturan demi mengakomodir para ASN pendukungnya di Pilkada itu?” tanya Fiqih.

Fiqih mendesak agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok memberikan klarifikasi terkait rumor ASN non-job.

“Sebagai instansi penyaring, BKPSDM seharusnya mencoret nama-nama yang tidak memenuhi kualifikasi sebelum diajukan ke meja pimpinan. Kan, nama-namanya masuk ke meja Kadis BKPSDM dulu baru naik meja Walikota. Jika ada kekurangan, otomatis Kepala BKPSDM akan mencoret nama yang akan dirotasi atau dilantik,” tegasnya.

Menurutnya, akibat dari kebijakan yang dipaksakan ini, para ASN yang bersangkutan kini harus menanggung beban moral.

“Yang pasti saat ini, para pejabat yang di non-job kan itu akhirnya yang menjadi korban dari kebijakan pimpinan khususnya secara mental maupun psikis,” terangnya.

Sebelumnya pada 15 September 2025 lalu, Walikota Depok Supian Suri secara gamblang mengatakan kalau dirinya adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas keputusan rotasi dan mutasi jabatan ini. Hal ini dimaksudkan agar para ASN tidak menyalahkan pihak lain di luar dirinya.

“Jadi Bapak dan Ibu tidak boleh atau tidak usah menyalahkan siapapun di luar saya. Karena ini menjadi tanggung jawab saya, keputusan saya terhadap tugas yang diemban Bapak dan Ibu semuanya,” ucapnya saat pelantikan kala itu.

Supian Suri menjelaskan, keputusan ini adalah hasil diskusi dengan Wakil Walikota, serta masukan dari berbagai tim dan masyarakat. Namun, ia kembali menekankan bahwa tanggung jawab akhir tetap berada di pundaknya.

“Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak terima, mau marah, mau kesel, marah dan keselnya limpahkan ke saya, karena saya lah yang bertanggung jawab terhadap keputusan ini,” ucapnya.

Sementara, Plt BKPSDM Kota Depok, Endra saat dihubungi untuk mengkonfirmasi mengenai dugaan ASN di non-job kan karena persyaratan prosedural belum menjawab hingga berita ini diturunkan.

Red Metro Reportase

AMBON METRO REPORTASE-COM– Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengajak generasi muda di Kota Ambon untuk menjaga toleransi, persaudaraan, serta menghindari aksi tawuran antar pelajar menjelang dan selama bulan suci Ramadan.

Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota saat melepas peserta lomba lari 3 kilometer dalam kegiatan “Ramadan Bikin Asik” yang digelar di Kota Ambon,jumat 06/03/2026.

Dalam sambutannya, Wattimena menyampaikan apresiasi kepada panitia yang kembali menyelenggarakan kegiatan positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak muda.

Ia mengatakan, momentum Ramadan seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat kebersamaan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

“Di bulan suci Ramadan ini kita berharap seluruh warga Kota Ambon dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban, serta memberikan dukungan kepada saudara-saudara umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa,” ujarnya.

Wali Kota juga menyoroti maraknya tawuran antar pelajar yang belakangan kerap terjadi di Kota Ambon. Menurutnya, kegiatan positif seperti olahraga dapat menjadi sarana bagi generasi muda untuk menyalurkan energi secara sehat sekaligus mempererat persahabatan.

Ia berharap para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dapat menjadi agen perubahan yang menyuarakan pentingnya persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

“Adik-adik sekalian adalah generasi muda yang kelak akan menjadi pemimpin. Karena itu, mari jadikan kegiatan seperti ini sebagai ajang mempererat silaturahmi, saling menghargai, dan membangun kebersamaan,” katanya.

Wattimena menambahkan, dalam sebuah perlombaan menang atau kalah bukanlah hal utama. Yang lebih penting adalah semangat kebersamaan serta nilai persaudaraan yang terbangun melalui kegiatan tersebut.

Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh masyarakat untuk mempersiapkan diri secara spiritual dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menyambut bulan suci Ramadan.

“Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan menjadi motivasi bagi generasi muda Kota Ambon untuk terus melakukan hal-hal positif,” tutupnya.

Ongen
Metro Reportase-com

Ambon Metro Reportase-com– PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menambah armada kapal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.

Kepala Cabang Pelni Ambon(Marthyn Heryanto)menjelaskan, pada kondisi normal Pelni melayani sekitar 9 kapal per bulan, namun menjelang Lebaran jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 12 kapal,jumat 06/03/2026.

“Menjelang arus mudik Lebaran, dari reguler yang biasanya sembilan kapal per bulan, sekarang menjadi dua belas kapal. Ada penambahan tiga kapal yakni KM Gunung Dempo, KM Sinabung, dan KM Sidabutar,” ujarnya.

Penambahan kapal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi jika terjadi kepadatan penumpang, khususnya pada periode mudik dan arus balik.

Menurutnya, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 13 Maret, sehingga Pelni akan terus memantau pergerakan penumpang untuk memastikan pelayanan berjalan aman dan nyaman.

Selain itu, pihak Pelni juga mengimbau calon penumpang agar tidak membawa barang bawaan berlebihan.

“Barang bawaan yang terlalu banyak akan mengurangi ruang di kapal dan bisa mempengaruhi kenyamanan serta keselamatan selama pelayaran,” katanya.

Pelni juga mengingatkan penumpang agar memastikan data pada tiket sesuai dengan identitas diri, seperti KTP, karena setiap tiket telah dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memberikan stimulus ekonomi berupa diskon tiket kapal sebesar 30 persen untuk kelas ekonomi.

Program diskon ini sudah dibuka sejak 21 Februari lalu dan berlaku untuk jadwal keberangkatan 11 Maret hingga 6 April 2026.
Namun demikian, diskon tersebut memiliki kuota terbatas dan berlaku secara nasional.

“Jika kuota sudah habis sebelum tanggal 6 April, maka harga tiket akan kembali normal,” jelasnya.

Ia menambahkan, potongan harga 30 persen tersebut hanya berlaku untuk tarif dasar tiket kelas ekonomi, belum termasuk biaya asuransi dan pas penumpang.

Sementara terkait potensi lonjakan penumpang tahun ini, Pelni memperkirakan tidak terjadi peningkatan signifikan karena sebagian masyarakat diperkirakan telah melakukan perjalanan lebih awal.

Meski demikian, pihaknya tetap mengupayakan penambahan dispensasi penumpang sekitar 30 persen, dengan catatan tetap menyesuaikan jumlah alat keselamatan yang tersedia di kapal.

“Keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Jumlah penumpang harus seimbang dengan alat keselamatan yang tersedia di kapal,” tegasnya.

Ongen
Metro Reportase-com

Ambon Metro Reportase-com— Pemerintah Kota Ambon menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku, Kepala Balai, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program perumahan dan permukiman yang manfaatnya kini dirasakan langsung oleh masyarakat,selasa03/03/2026.

Hal tersebut disampaikan dalam sebuah kegiatan resmi, di mana Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Sapta Cita Gubernur Maluku serta 17 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam penyampaiannya, disebutkan bahwa kemiskinan masih berdampak langsung pada berbagai persoalan mendasar di kota ini, seperti keberadaan rumah tidak layak huni (RTLH), keterbatasan akses air bersih, serta masalah sosial lainnya.

Pemerintah Kota Ambon mengakui bahwa penanganan RTLH masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada aspek administrasi. Secara fisik, banyak rumah yang jelas tidak layak huni, namun saat diverifikasi sering terkendala syarat administratif, seperti ketidaksesuaian data kependudukan dan ekonomi warga. Salah satunya adalah status pekerjaan dalam KTP yang tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat.

Selain itu, persoalan status kepemilikan lahan juga menjadi hambatan utama. Rumah tidak layak huni tidak dapat diperbaiki apabila berdiri di atas tanah yang bukan milik pribadi.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Ambon juga menitipkan harapan besar terkait penyelesaian persoalan eks-pengungsi yang telah berlangsung hampir 25 tahun. Tercatat tiga kelompok eks-pengungsi, yakni Silo, Keiri, dan Air Manis, yang hingga kini masih menanti kepastian hunian tetap.

Disebutkan, kebutuhan rumah bagi eks-pengungsi tersebut mencapai sekitar 471 unit. Seluruh persiapan teknis sebenarnya telah siap, mulai dari perencanaan, feasibility study, hingga ketersediaan lahan. Namun hingga kini, belum ada program nasional yang secara konkret menjawab kebutuhan tersebut.

Pemerintah Kota Ambon berharap, melalui dukungan penuh Pemerintah Provinsi Maluku dan kementerian terkait, persoalan RTLH dan eks-pengungsi dapat segera mendapatkan solusi yang berkeadilan.

Di akhir penyampaian, disampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan yang telah diberikan, terutama melalui Program Peningkatan Kualitas Permukiman (PSPS) yang kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ongen Metro Reportase-com

Ambon Metro Reportase-com — Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menekankan pentingnya adaptasi Gerakan Pramuka di era digital guna memperkuat peran organisasi dalam membina generasi muda.

Penegasan tersebut disampaikan Wattimena saat menghadiri Sosialisasi Pendataan Potensi Kartu Tanda Anggota (KTA) Pramuka Nasional dan Bimbingan Teknis Aplikasi Ayo Pramuka Kwarnas yang berlangsung di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu memahami lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Ia menilai Gerakan Pramuka memiliki potensi dan sumber daya yang besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

“Pembenahan organisasi internal menjadi penting agar seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki bisa didayagunakan secara maksimal. Karena itu, bimbingan teknis dan pelatihan bagi anggota Pramuka sangat dibutuhkan,” ujar Wattimena.

Ia juga menekankan bahwa digitalisasi merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Gerakan Pramuka, kata dia, harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan efektif.

Aplikasi Ayo Pramuka Kwarnas diharapkan dapat menjadi sarana pendukung dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Teknologi dinilai mampu mempermudah proses administrasi, meningkatkan partisipasi anggota, serta memperkuat kualitas pendidikan kepramukaan.

“Teknologi harus dimanfaatkan untuk membuat Gerakan Pramuka semakin baik dan semakin maju ke depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wattimena berharap Gerakan Pramuka dapat berperan aktif dalam meminimalisir dampak negatif perkembangan zaman, seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan tawuran di kalangan generasi muda.

Ia juga menegaskan bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) Pramuka bukan sekadar identitas administratif, tetapi merupakan bentuk pengakuan organisasi sekaligus harga diri bagi setiap anggota.

Pemerintah Kota Ambon, lanjut Wattimena, memberikan apresiasi kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku atas pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi organisasi, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Dalam kesempatan itu, Wattimena juga menyinggung pesatnya perkembangan transaksi elektronik di Kota Ambon yang telah mencapai hampir 70 persen dari total transaksi elektronik di Provinsi Maluku. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa masyarakat Ambon semakin siap menghadapi era digital.

Menutup sambutannya, Wattimena menekankan bahwa Gerakan Pramuka harus menjadi organisasi yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.

“Harapan kita, Gerakan Pramuka menjadi organisasi yang kuat, berpengaruh, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.

Ongen Metro Reportase-com