Ambon Metro Reportase,com-Aksi penyampaian aspirasi kembali digelar oleh konsorsium LSM di Kantor DPRD Provinsi Maluku, khususnya kepada Komisi I, terkait dugaan kasus penggunaan sianida yang dinilai belum ditangani secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.Rabu 22 April 2026.
Dalam rapat dengar aspirasi tersebut, perwakilan konsorsium LSM, Alwi, menegaskan bahwa pihaknya telah tiga hari berturut-turut melakukan aksi, termasuk di depan Polda Maluku dan DPRD.
“Substansi utama gerakan kami adalah dugaan kasus sianida yang saat ini sudah menjadi perhatian publik. Awalnya kasus ini ditangani di Ambon, namun kini bergeser hingga ke Kabupaten Buru,” ujarnya.
Menurutnya, dalam perkembangan kasus tersebut, aparat kepolisian baru menetapkan satu tersangka, yakni seorang berinisial Hadi Hatim. Namun, pihaknya menduga masih ada pihak lain yang turut terlibat.
“Kami menduga ada empat oknum dari pihak perusahaan yang ikut terlibat. Selain itu, ada juga nama lain yang disebut, yakni Haji Komar, yang patut didalami oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.
Konsorsium LSM menilai penanganan kasus ini belum maksimal dan meminta agar proses hukum dilakukan secara transparan dan menyeluruh tanpa tebang pilih.
Mereka pun mendesak Komisi I DPRD Maluku untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil Kapolda Maluku guna menggelar rapat dengar pendapat (RDP).
“Kami minta Komisi I memanggil Kapolda agar kasus ini menjadi terang-benderang. Jangan sampai ada kesan pembiaran atau justru masyarakat kecil yang menjadi korban,” tambahnya.
Sementara itu, pembina konsorsium LSM, Usman Waram, menyampaikan bahwa DPRD sebelumnya telah mengambil sejumlah langkah terkait isu sianida. Namun, ia menilai perlu ada tindakan lanjutan yang lebih tegas.
“Kami melihat DPRD sudah punya sikap, bahkan ada beberapa poin rekomendasi. Tapi kami berharap langkah itu tidak berhenti di situ, harus ada tindak lanjut yang konkret,” katanya.
Rapat tersebut berlangsung sebagai bagian dari silaturahmi sekaligus ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat, khususnya Komisi I yang membidangi pemerintahan dan hukum.
Ongen
Metro Reportase,com