Ambon metro repoetase.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana kontingensi banjir bandang Kota Ambon tahun, Senin (07/08/2023) di hotel manise Ambon.
Hadir dalam kegiatan ini,Pj Walikota Ambon,Kepala Badan Penanggulangan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku, Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon,pejabat esalon 3 dan 4, kepala stasiun Metrologi Ambon ,Bapak dokter juswi putuhena dari Unpatti serta para peserta penyusunan rencana kontingensi banjir bandang tahun 2023.
” Bodewin dalam sambutannya menjelaskan tentang undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana telah menguraikan tentang pengertian bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Kota Ambon juga tidak luput dari ancaman bencana tersebut karena Kota Ambon merupakan daerah rawan bencana baik bencana geologi dan hidrometriologi rangkaian bencana yang dialami di Kota Ambon khususnya pada beberapa tahun terakhir setelah menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat.
“Lanjutnya oleh karena itu, kita harus mempunyai penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangan bencana sehingga dapat dilaksanakan secara terarah terpadu dan terintegrasi.
Rencana kontribusi merupakan proses secara bersama antar lembaga dan pelaku penanggulangan bencana baik pemerintah maupun non pemerintah salah satu rencana siaga dalam penanggulangan bencana adalah rencana kontingensi hal ini seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pasal 17 ayat 3 yang menyebutkan bahwa rencana penanggulangan kedaulatan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana Kontingen.
Upaya-upaya langkah-langkah untuk minimal kita bisa mengurangi resiko bencana tersebut inilah yang sementara dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon.
Karena itu paling penting adalah bekerja sama, Dinas PUPR harus menormalisasi sungai, selanjutnya PRKP sebelum menerbitkan IMB untuk pembangunan supaya disurvei terlebih dahulu, dari kegiatan ini akan dihasilkan dokumen perencanaan yang terintegrasi supaya jauh kita sudah mempersiapkan antisipasi,” tandasnya.
Dirinya berharap melalui kegiatan ini dapat menambah pemahaman, serta meningkatkan kapasitas para peserta dalam mensinkronisasikan siaga tangguh bencana.
“Saya berharap kegiatan ini pada waktu ya dapat memberikan pemahaman meningkatkan kapasitas kita semua, para peserta dalam upaya untuk koordinasi guna sinkronisasi, agar kita siap siaga tangguh bencana,” pungkas, Wattimena.
Ongenleano
